Image default
Nasional

Maria Pauline Telah Ditangkap Djoko Tjandra & Harun Masiku Kapan

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menilai ekstradisitersangka pembobol Bank BNI Maria Pauline Lumowa hanya kedok untuk menutupi malu MenteriHukum dan HAM Yasonna Laoly atas kinerjanya selama ini. Pasalnya, beberapa waktu lalu Dirjen Imigrasi yang berada di bawah kepemimpinan MenkumhamYasonna kecolongan setelah buron kasus Bank Bali Djoko Tjandra bebas keluar masuk Indonesia tanpaterdeteksi. "Ekstradisi Maria Pauline adalah menutupi rasa malu Menteri Yasonna atas bobolnya buron DjokoTjandra, dan menghilangnya Harun Masiku hingga saat ini yang belum tertangkap," kata Boyamin,Kamis (9/7/2020).

Boyamin menilai ada masalah yang perlu dibenahi, dimana ekstradisi Maria Pauline Lumowamenunjukkan cekal akibat DPO adalah abadi hingga tertangkap, meskipun tidak ada kabar kelanjutanproses hukum dari Kejaksaan Agung selaku penegak hukum. "Karena senyatanya Maria PaulineLumowa status tetap cekal sejak 2004 hingga saat ini," katanya. Sementara, menurut Boyamin, perlakuan terhadap Joko Tjandra terkesan berbeda.

Hal ini dikarenakan nama Joko pernah dicoret dari daftar cekal, sehingga tersangka kasus Bank Bali itu bisa melenggangbebas. "Hal ini membuktikan kesalahan penghapusan cekal pada kasus Joko S Tjandra yang pernah dihapus cekal pada tanggal 12 Mei 2020, SP 27 Juni 2020 oleh Imigrasi atas permintaan Sekretaris NCB InterpolIndonesia. Padahal tidak ada permintaan hapus oleh Kejagung yang menerbitkan DPO," tuturnya. Boyamin menegaskan publik menuntut keseriusan pemerintah menangkap buronan lain, seperti DjokoTjandra, Harun Masiku, Eddy Tansil, hingga Honggo Wendratno.

Ia pun meminta pemerintah mencabutpaspor para buron dan mendesak negara lain yang memberikan paspor untuk juga mencabutnya. "Jikaburon tertangkap cukup diterbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor [SPLP] sekali pakai untuk membawa pulang ke Indonesia," ujarnya. Di lain pihak, Yasonna menerangkan kedatangan Djoko Tjandra tak terekam dalam data perlintasan sistem keimigrasian. Ia mengklaim bersama Kejagung tengah memburu Djoko Tjandra yang merupakanDirektur PT Era Giat Prima (EGP).

"Tentang Djoko Tjandra, Kejaksaan sedang memburu, kita bekerjasama. Kemarin ada info masuk di Indonesia, kita cek data perlintasan sama sekali enggak ada. Biar jadi penelitian selanjutnya," kata Yasonna kemarin. Sementara terkait Harun Masiku, Yasonna pernah menyampaikan jika saat itu terjadi perbaikan sistemkeimigrasian ketika Harun Masiku tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta pada awal Januari 2020. Guru Besar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana mengapresiasi keberhasilan pemerintah menghadirkan Maria Pauline Lumowa (MPL) untuk menghadapi proses hukum atas tindak kejahatanyang dilakukan di Indonesia pada tahun 2002 2003.Dia menilai, upaya yang dilakukan oleh pemerintahmerupakan konsistensi untuk mengejar para pelaku kejahatan kerah putih kemanapun mereka berada.

"Hingga saat ini meski berbiaya besar dan membutuhkan tenaga, pemerintah telah berhasil untuk menghadirkan pelaku kejahatan kerah putih yang bermukim di negara lain untuk menghadapi proseshukum di Indonesia." ujar Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) ini. Terhadap MPL dia menjelaskan, pemerintah pernah meminta ekstradisi atas dirinya ke pemerintah Belanda. Namun dia menjelaskan, pemerintah Belanda tidak dapat memenuhi permintaan tersebutmengingat MPL sejak tahun 1979 telah menjadi WN Belanda.

"Sistem hukum Belanda tidakmemungkinkan warganya sendiri untuk diekstradisi," jelasnya. Untuk itu, imbuh dia, pemerintah Belanda menawarkan kepada pemerintah Indonesia untuk mengalihkan proses persidangan di Belanda. "Dari perspektif otoritas Indonesia hal ini menyulitkan danmemakan biaya. Sehingga tidak direalisasikan," paparnya.

Satu hal yang perlu dicatat dan diapresiasi kata dia, NCB Interpol Indonesia (Polri) telah memasukkan nama MPL dalam red notice. Hal inilah menurut dia, yang memungkinkan otoritas Serbia untukmelakukan penahanan atas MPL pada bulan Juli 2019 saat mengunjungi negara tersebut. Otoritas di Indonesia melalui Central Authority pun sigap menindaklanjuti penahanan yang dilakukan oleh otoritas Serbia.

"Ini semua berujung pada handing over MPL dari otoritas Serbia ke otoritasIndonesia yang dipimpin oleh Menkumham," jelasnya. Namun ia memberikan catatan bahwa keberhasilan ini tentu harus diikuti dua hal. Pertama, memastikanpara pelaku mendapatkan hukuman yang berat.

Berita Terkait

Menteri Kelautan & Perikanan Jamin Lapangan Kerja Baru Bagi 14 WNI ABK Long Xing

Maya Rosfi'ah

Jelaskan! Jenjang SMP di TVRI Kamis 11 Juni 2020 Jawaban Soal Apakah Tebakan Ketua Regu Benar

Maya Rosfi'ah

Prabowo Megawati Bertemu, Jimly: Itu Sinyal Move On

Maya Rosfi'ah

Lewat Aplikasi hingga SMS 4 Cara Cek Saldo Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan Secara Online

Maya Rosfi'ah

Menkes Terawan Ingatkan agar Waspadai Penyakit Pasca Banjir

Maya Rosfi'ah

Semoga Toleransi di Indonesia Terus Berkembang Wakil Indonesia Masuk Dewan Kepausan Menteri Agama

Maya Rosfi'ah

Saya Hanya Kerja & Kerja Ketua KPK Diadukan Bergaya Hidup Mewah dengan Sewa Helikopter Firli

Maya Rosfi'ah

Pentingnya Perhatian Terhadap Masyarakat Adat Memenuhi Hak Berbudaya

Maya Rosfi'ah

Menteri Syafruddin Apresiasi Karateka Indonesia Berhasil Raih Juara Tingkat Internasional

Maya Rosfi'ah

Leave a Comment