Image default
Pendidikan

Pejabat Nadiem Makarim Bereaksi Sophia Latjuba Sebut UN Bukti Pemerintah Malas di Acara Mata Najwa

Sophia Latjuba lantang mengemukakan penolakannya terhadap Ujian Nasional (UN) dalam program talkshow Mata Najwa di Trans 7 pada Rabu, 18 Desember 2019. Mata Najwa edisi hari itu memang berlangsung seru. Tema yang diambil adalah 'Menguji Ujian Nasional Dihapus'.

Sophia Latjuba yang sudah sejak 2006 punya perhatian khusus ke dunia pendidikan ikut diundang sebagai bintang tamu. Najwa Shihab sempat menanyakan pada Sophia Latjuba soal pendapatnya tentang pelaksanaan UN. Lalu apa tanggapan Sophia Latjuba?

"Saya juga lupa kenapa bisa terlibat di pendidikan. UN penentu kelulusan 100 persen. Banyak sekali anak aak korban hampir tiap hari anak datang SMP SMA," kata Sophia Latjuba saat dipersilakan bicara oleh Najwa Shihab. "Jadi kalau kita ngomong UN ini bisa berjam jam. Pendidikan adalah sebuah proses banyak unsur harus kita lihat ada intelektuliatas, ada sosial, ada moral spiritual. Ini adalah proses integral holistik. Sementara yang aneh ujian nasional adalah sebuah pilihan ganda dibuat oleh satu orang atau sekelompok orang yang menilai dari Sabang sampai Merauke. dengan latar belakang berbeda dengan guru berbeda," kata Sophia Latjuba. Mantan Ariel Noah juga ini membahas pembuat Ujian Nasional di Kemendikbud.

"Sementara orang orang yang mungkin membuat UN bukan guru mungkin. Tidak tahu cara menghandle anak. Jadi menurut saya assesment (pengganti UN) itu adalah future job (pekerjaan masa depan). Menurut saya ujian nasional itu hanya dibuat karena kemalasan pemerintah," kata Sophia Latjuba. "Karena keamalasan pemerintah? Menarik ini kita akan bahas apa benar pemerintah malas Toto Suprayitno Plt Dirjen Dikdasmen Kemendikbud yang juga hadir sebagai narasumberMataNajwatampak tersenyum.

Simak video lengkapnya: Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti mengaku mendukung pengubahan sistem ujian nasional (UN). Melalui tayanganMataNajwa, Rabu (18/12/2019), Retno menyebut UN hanya menguntungkan kalangan kaya.

Sedangkan untuk kalangan miskin, banyak yang merasa rugi dengan sistem UN yang selama ini diterapkan. Mulanya, Retno mengungkap defini belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Menurutnya, belajar seharusnya dilakukan dengan cara yang menyenangkan.

Bukan seperti UN yang malah membuat siswa merasa terbebani. "Kalau belajar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, belajar itu ya menyenangkan, belajar itu digambarkan adalah taman," ujar Retno. "Jadi belajar itu adalah senang, anak anak enggak perlu diiming imingi nanti dapat hadiah dan sebagainya."

Ia menjelaskan, belajar seharusnya dilakukan siswa sebagai sebuah kebutuhan. Bukan malah sebagai sebuah tuntutan. "Dia merasa ingin tahu itu yang sebetulnya yang dinamakan belajar," kata Retno.

"Jadi merdeka belajarnya Pak Nadiem itu maksudnya bagaimana anak anak itu belajar atas kemauannya, kebutuhannya." Menurutnya, UN nasional hanya menguntungkan kelompok kaya. "Di situlah cara berfikir dan bernalar dikuatkan," kata Retno.

"Sebenarnya, ujian nasional itu menguntungkan kelompok kaya." Retno Listyarti dalam acaraMataNajwa, Rabu (18/12/2019). Retno Listyarti mengaku sangat mendukung penggantian sistem ujian nasional. (Facebook Trans7) Retno menjelaskan, kelompok kaya bisa dengan mudah memfasilitasi siswa dengan bimbingan belajar (bimbel) atau dengan makanan bergizi.

Hal itu disebutnya sangat berpengaruh pada hasil ujian nasional siswa. "Jadi bagaimana kelompok kaya ini bisa membayar bimbel, mereka gizinya cukup, tidak perlu bantu orang tua," ucap Retno. "Mereka hanya berpikir belajar makanya ujian nasionalnya tinggi."

Namun, hal itu bertolak belakang dengan apa yang dialami anak dari kalangan miskin. "Bagaimana dengan anak anak yang miskin?," tanya dia. Disebutnya, siswa dari kalangan miskin harus bersusah payah mendapatkan bimbingan belajar hingga makanan bergizi seperti yang dimiliki kalangan kaya.

Di situlah letak ketidakadilan yang dimaksud Retno. "Mereka kan harus bantu orang tua, tidak bisa bayar bimbel," ujar Retno. "Itu kan ketidakadilan."

Lantas, ia juga menyinggung soal keahlian siswa pada bidang pelajaran tertentu. Menurut Retno, hasil UN tak bisa dijadikan patokan kepandaianh yang dimiliki siswa. "Satu lagi misalnya SD kan 3 mata pelajaran, matematika, bahasa dan IPA, kalau anak kita jago IPS tapi tidak bisa IPA, apa kita mau bilang anak ini bodoh?," ucap Retno.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)NadiemMakarimumumkan pelaksanaanUjianNasional(UN)pada 2020 menjadi pelaksanaan terakhir. Atas hal tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin lantas memberikan komentarnya terkait keputusan penghapusan UN tersebut. Dilansir dari tayangan KompasTV, Rabu (11/12/2019), Ma'ruf mengatakan ujian nasional merupakan alat untuk mengukur standar kemampuan tiap murid.

Untuk itu, ia memintaNadiemMakarimuntuk membuat program yang punya tolok ukur yang sama dengan UN. "UN itu kan alat ukur untuk mengukur standar daripada kemampuan anak didik dari berbagai tingkatan." "Saya mengatakan pengganti UN harus ada alat pengukur yang efektif yang bisa mengukur tingkat standar pendidikan di masing masing daerah," ujar Ma'ruf Amin.

Ma'ruf juga mengaku dirinya belum mengetahui secara pasti soal program pengganti UN yang akan dicanangkan oleh Nadiem. "Saya belum tahu itu (assessment) nanti akan diuji apa memang bisa dijadikan jadi alat ukur," kata Ma'ruf. Sebelumnya, MendikbudNadiemMakarimmengumumkan soal pengahapusan UN di hadapan kepala dinas seluruh Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

"Pada 2020 UN akan dilaksanakan seperti tahun sebelumnya. Tapi, itu adalah UN terakhir (untuk metode) yang seperti sekarang dilaksanakan," ujarNadiemMakarimseperti dikutip dari Kompas.com. Nadiem juga memastikan kepada para orangtua untuk tetap mempersiapkan anaknya mengikuti UN tahun depan "Silakan ya untuk bapak, ibu yang sudah investasi banyak buat anak anaknya agar belajar untuk dapat angka terbaik di UN, " kataNadiemMakarim.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pun akan menyiapkan program pengganti UN sebagai syarat kelulusan. "Diganti menjadi assessment atau penilaian kompetensi minimum dan survei karakter. Nanti akan saya jelaskan, " tuturnya.

Berita Terkait

Hari Ini dalam Sejarah: Berdirinya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 23 Agustus 1967

Maya Rosfi'ah

Maruarar Sirait Ingatkan Penerima Beasiswa China untuk Setia pada Pancasila

Maya Rosfi'ah

BMKG Beberkan 10 Daerah Kemarau Terpanjang 2019, Sholat Istisqo Yuk! Sholat Mohon Hujan, Ini Caranya

Maya Rosfi'ah

Pesan Mahfud MD di Munas IKA UII

Maya Rosfi'ah

Kronologi Viral ‘Ngesot’ Naik tangga hingga Minum Air Muntahan Ospek Mahasiswa Baru

Maya Rosfi'ah

Tuntut Ganti Rugi Rp 551 Juta Fakta Fakta Orang Tua Gugat Sekolah Karena Anaknya Tidak Naik Kelas

Maya Rosfi'ah

Muhammadiyah Dirikan SMK Pariwisata & Migas di Seram Timur Tingkatkan Kualitas SDM

Maya Rosfi'ah

Keren, UMN Dapat 4 Penghargaan Prestisius dari LLDIKTI

Maya Rosfi'ah

Bedah Buku Chairil Semarakkan Bulan Bahasa & Sastra 2019

Maya Rosfi'ah

Leave a Comment