Image default
Corona

PSBB Proporsional Bodebek Diperpanjang hingga 16 Agustus 2020

Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara proporsional di wilayah Bodebek (Kota Bogor, Depok, Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Bekasi) diperpanjang hingga 16 Agustus 2020. Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID 19 Jabar Daud Achmad mengatakan PSBB secara proporsional kawasan Bodebek sendiri sebenarnya berakhir pada 1 Agustus 2020. Adapun perpanjangan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar Nomor:443/Kep.419 Hukham/2020 tentang Perpanjangan Ketiga Pemberlakuan PSBB secara Proporsional di Wilayah Bodebek yang ditandatangani Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Kamis (30/7) kemarin.

Daud mengatakan dalam Kepgub tersebut kepala daerah wilayah Bodebek dapat menerapkan PSBB secara proporsional sesuai dengan level kewaspadaan daerah. Daud mengimbau warga Bodebek untuk mematuhi semua ketentuan dan peraturan PSBB secara proporsional serta konsisten menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari pakai masker, jaga jarak, sampai terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). "Kunci keberhasilan PSBB secara proporsional di kawasan Bodebek adalah kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi segara peraturan dan menerapkan protokol kesehatan. Dengan begitu, mata rantai penularan COVID 19 bisa diputus," kata dia.

Keputusan perpanjangan PSBB secara proporsional wilayah Bodebek, kata Daud, diselaraskan dengan kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang memperpanjang PSBB transisi sampai 13 Agustus 2020. Keputusan juga didasarkan pada berbagai hasil kajian epidemiologi. Tak hanya itu, Daud mengungkap Ridwan Kamil turut mengeluarkan Kepgub Nomor:443/Kep.420 Hukham/2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di luar kawasan Bodebek sampai 29 Agustus 2020. Masa AKB tahap pertama sendiri berakhir pada 31 Juli 2020. Agar AKB berjalan optimal, Daud meminta kepada kepala daerah di 22 kabupaten/kota yang memberlakukan AKB untuk berkoordinasi dengan TNI/Polri dalam pengamanan dan pengawasan pelaksanaan AKB.

"Masyarakat wajib mematuhi semua ketentuan AKB. Kemudian, masyarakat harus konsisten menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID 19," tandas Daud.

Berita Terkait

Penanganan Covid-19 wajib Dilakukan Extra Ordinary Mendagri

Maya Rosfi'ah

Indonesia Belum Tentu Dapatkan Vaksin Covid-19 dari Negara Lain Meski Telah Ditemukan

Maya Rosfi'ah

Kemendagri Gandeng PKK & Satpol PP Dukung Kemendikbud Monitor Kegiatan Belajar di Tengah Pandemi

Maya Rosfi'ah

Dokter Ungkap Kondisi Petugas Laboratorium ITD Unair yang Terpapar Covid-19

Maya Rosfi'ah

TNI & BIN Memacu Peneliti Temukan Obat Covid-19 Meski Tak Sesuai Tupoksi

Maya Rosfi'ah

Ambil Kredit Produktif & Hindari Perilaku Konsumtif Tips Mengelola Investasi di Masa Pandemi

Maya Rosfi'ah

Tapi Nilainya Berkurang Pemerintah Perpanjang Pemberian Bansos Hingga Desember

Maya Rosfi'ah

DPRD DKI Beri Saran Kepada Anies buat Atur Jam Masuk & Keluar Kantor Sambut New Normal

Maya Rosfi'ah

Selain Mandiri Soal Vaksin Covid-19 Indonesia Juga Jalin Kerjasama dengan Sejumlah Negara Menlu

Maya Rosfi'ah

Leave a Comment